TRIBUN-VIDEO.COM - Masyarakat adat Maluku Barat Daya (MBD) yang merupakan gabungan dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) melakukan aksi demonstrasi di depan gerbang Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Senin (21/09/2020).
Mereka menolak kajian analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang dilakukan PT. INPEX Masela.
Saat ditemui TribunAmbon.com di lapangan, Koordinator aksi, John Karuna menyebutkan, berdasarkan hasil kajian kosmologi menunjukan Blok Masela berada dalam rahim kosmos dan hukum adat Kalwedo masyarakat MBD.
“Untuk itu, ketika Blok Masela dieksploitasi MBD pasti kena dampaknya. Sementara pada kenyataannya, masyarakat MDB tidak pernah dilibatkan di setiap kajian yang dilakukan,” Ucap Koordinator Aksi, Jhon Karuna kepada TribunAmbon.com saat ditemui di sela-sela aksi berlangsung di depan Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Senin (21/09/2020).
Dia menjelaskan, setiap pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh SKK Migas, PT. INPEX, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak pernah melibatkan Kabupaten MBD.
Masyarakat adat MBD, kata dia, mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas pengeksploitasian sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
“Namun, kenyataannya berbeda. Blok Masela ini kan berada di lokasi MBD dan KTT (Kabupaten Kepulauan Tanimbar). Kenyataan, MBD tidak dilibatkan,” Sambungnya.
Menurutnya, yang dilakukan oleh PT. INPEX dan Pemerintah itu mendiskriminasikan Kabupaten MBD secara geografis dan merupakan tindakan mengadu domba kedua Kabupaten tersebut.
Dari hasil pantauan TribunAmbon.com di lapangan, aksi yang dilakukan masyarakat adat MBD itu dimulai dengan upacara adat yang berlangsung di Tribun Lapangan Merdeka Ambon.
Kemudian aksi dilanjutkan dengan melakukan long march ke arah gedung kantor Gubernur Maluku.
Sepanjang perjalanan, mereka tertib dalam lingkaran yang dibatasi dengan menggunakan tali.
Begitu tiba di lokasi aksi, mereka masih tetap di dalam lingkaran dan melakukan orasi secara bergantian.
Seorang moderator membuka orasi dengan menggunakan bahasa daerah MBD, semacam ritual, dia meminum air di gelas kemudian sisa air itu disiram ke tanah yang disambut dengan dentuman tifa.
Aksi demonstrasi itu dinilai berjalan tertib, meski ada aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP yang berjaga di bagian dalam gerbang kantor Gubernur Provinsi Maluku.
Seorang orator, mempertanyakan keberadaan Gubernur dan Wakil Gubernur yang disebutkannya sebagai sosok Ayah dan Ibu dari masyarakat Maluku.
Keinginan para pendemo ini untuk bisa bertemu dengan Gubernur Maluku, Murad Ismail.
Mereka ingin menyampaikan aspirasi masyarakat MBD secara langsung.
Namun, setelah melakukan aksi selama kurang lebih enam jam, Murad Ismail tak kunjung menemui para demonstran.
“Kami pikir, pak Gubernur Maluku, Murad Ismail ini anti-kritik. Bisa dilihat dari setiap kali ada aksi, beliau tidak pernah bersedia menemui kami,” Sebut salah satu orator dalam orasinya.
Di akhir aksi, para demonstran ini dipertemukan dengan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup.
Mereka diberi jaminan untuk kembali di hari Jumat mendatang dan bertemu langsung dengan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang.
Artikel ini telah tayang di Tribunambon.com dengan judul Masyarakat Adat Maluku Barat Daya Demo Tolak Amdal Blok Masela, https://ambon.tribunnews.com/2020/09/....
Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
Информация по комментариям в разработке