Скачать или смотреть IPO Apresiasi Pemberantasan Kriminal tapi Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Istilah "Premanisme"

Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra memberikan apresiasi sekaligus peringatan terkait pembentukan Satgas Premanisme.

Menurutnya, upaya penertiban ini bagaikan dua mata pisau yang harus dikelola dengan hati-hati.

"Satu sisi harus diapresiasi jika benar bertujuan memberantas kriminalitas. Tapi kita perlu waspada terhadap diksi 'premanisme' yang multitafsir," ujar Dedi dalam pernyataannya, Jumat (28/6/2024).

Dedi mengingatkan pengalaman masa lalu, yakni di era Orde Baru, Satgas Premanisme seringkali salah sasaran dan kriteria "preman" kerap berdasarkan penampilan (tato, gaya hidup) bukan tindakan kriminal. Selain itu, adanya resiko stigmatisasi terhadap kelompok tertentu masih tinggi.

"Harus jelas bedakan antara identitas personal dengan tindakan kriminal. Yang harus diberantas adalah aktivitas kriminalnya, bukan penampilan atau afiliasi seseorang," tegasnya.

Makanya, Dedi menyarankan agar mengubah nomenklatur dari "Satgas Premanisme" menjadi "Satgas Pemberantasan Kriminalitas". Dan pertegas parameter tindakan yang termasuk sasaran operasi. Dan hindari penggunaan istilah yang multitafsir dan berpotensi diskriminatif. Tingkatkan koordinasi dengan Polri sebagai penanggung jawab utama keamanan sipil

"Kalau tujuannya memberantas kriminalitas, sebenarnya itu sudah menjadi tugas rutin Polri. Tidak perlu membuat satgas khusus kecuali ada tujuan tertentu," jelas Dedi.

Analis politik ini mengingatkan beberapa risiko diantaranya Satgas bisa menjadi alat pembungkaman dalam demokrasi dan potensi salah sasaran terhadap kelompok pemuda tertentu. Serta penyempitan makna premanisme yang tidak berdasar hukum.

"Kita harus hati-hati agar tidak terulang kesalahan Orde Baru, dimana satgas semacam ini justru menjadi alat kontrol sosial yang represif," pungkas Dedi.