Mengawal Dana Desa di Sumba Barat Daya

Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat dan menjadi salah satu dari 21 Kabupaten / Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara umum mayoritas masyarakat Sumba Barat Daya bertempat tinggal di daerah pedesaan dengan tetap menjunjung tinggi tradisi dan adat yang diwariskan para leluhur.
Kondisi tersebut yang menjadi salah satu faktor tidak meratanya penyebaran penduduk, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi pada seluruh wilayah kabupaten.

Sumba Barat Daya kaya akan potensi pariwisata, seperti:
Kampung Adat Tosi di Desa Pero Batang ; dan Kampung Manola di Kecamatan Wewewa Selatan, Selain itu ada pula Pasola, yang merupakan acara lempar lembing dari dua pasukan berkuda yang kerap diadakan di seluruh Sumba, pasola diadakan empat kali dalam setahun di empat tempat yang berbeda pada bulan Februari dan Maret.

Sumba Barat Daya juga memiliki destinasi wisata pantai yang indah, antara lain Pantai Waikuri dan Pantai Watu Maladong.
Selain sebagai tujuan wisata, Sumba Barat Daya memiliki home industri yang cukup terkenal yang memiliki daya tarik tersendiri yaitu kain tenun khas Sumba yang terkenal.

Perkembangan kunjungan wisatawan ke Sumba Barat Daya sangat dipengaruhi dukungan infrastruktur serta sarana dan prasarana. tak hanya menggunakan APBD, namun juga mendorong para kepala desa memanfaatkan dana desa untuk membangun infrastuktur di wilayah desanya demi pemberdayaan masyarakat.
Selain digunakan untuk pengembangan infrastuktur, dana desa di Sumba Barat Daya juga digunakan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Namun sayang, pemanfaatan dana desa di berbagai sektor ini menemui kendala, baik dalam hal perencanaan, realisasi anggaran serta penyusunan pertangungjawaban terhadap dana yang digunakan. Kendala ini muncul karena kemampuan para aparatur pengelola keuangan desa tidak merata di setiap desa. Selain itu latar belakang pendidikan dan pengetahuan para pengelola keuangan desa juga bervariasi dan belum tentu mendukung tugas mereka dalam mengelola dana desa.

Dalam rangka kelancaran pengelolaan Dana Desa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyediakan Pelatihan Pengelolaan Dana Desa bagi perangkat Desa. Adanya pendampingan dan Pelatihan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh pengelola dana desa, namun masih banyak perangkat desa yang belum mendapatkan pelatihan tersebut.

Semoga dengan pelatihan ini dapat membantu mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan nawacita pemerintah.