Скачать или смотреть BLUNDER KPK DI MEJA HIJAU: TYPO DAKWAAN DISERANG KUASA HUKUM HASTO

BLUNDER KPK DI MEJA HIJAU: TYPO DAKWAAN DISERANG KUASA HUKUM HASTO
==================================
Pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Jumat, 14 Maret 2025, tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyampaikan keberatan atas kesalahan penulisan dalam surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kesalahan tersebut berupa penulisan "KUHAP" (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang seharusnya "KUHP" (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada halaman 5 surat dakwaan.
Setelah pembacaan dakwaan, JPU KPK mengakui adanya kekeliruan tersebut dan menyampaikan kepada majelis hakim untuk melakukan perbaikan. Namun, tim kuasa hukum Hasto, yang diwakili oleh Ronny Talapessy, menyatakan keberatan karena surat dakwaan telah diterima oleh pihaknya sejak pekan lalu, dan baru pada hari sidang ini JPU mengajukan perbaikan.
Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto, mencatat keberatan tersebut dan mempersilakan JPU untuk melakukan perbaikan atau renvoi. Kuasa hukum Hasto lainnya, Febri Diansyah, menekankan bahwa meskipun kesalahan tersebut tampak sepele, perbedaan antara KUHP dan KUHAP sangat signifikan, terutama terkait hak-hak terdakwa. Ia menyoroti bahwa Pasal 65 KUHAP mengatur hak terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang meringankan, hak yang menurutnya tidak dilaksanakan oleh KPK selama proses penyidikan terhadap Hasto.
Hakim Rios menanggapi dengan menyatakan bahwa keberatan tersebut dapat disampaikan secara resmi dalam nota keberatan atau eksepsi. Dalam kasus ini, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dan suap terkait upaya agar Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2019-2024. Pada dakwaan pertama, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Pada dakwaan kedua, ia didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Sebelumnya, tim kuasa hukum Hasto juga mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka oleh KPK. Mereka berargumen bahwa penetapan tersebut dilakukan tanpa pemeriksaan terhadap Hasto, yang bertentangan dengan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Mereka juga menyoroti bahwa KPK mengeluarkan dua Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan sangkaan berbeda, yaitu penyuapan dan penghalangan hukum, yang dianggap kontradiktif dan menciptakan ketidakpastian hukum.
Kasus ini menyoroti pentingnya ketelitian dalam penyusunan dokumen hukum dan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
========================================
#politik #partai #indonesia #politic #2045 #politic #politik #indonesia #partai #2045 #politicalnews #pdip #pilkada #prabowo #jakarta #hastokristiyanto #hastopdip #pdip #pdiperjuangan #pdipperjuangan #politicalnews #politic #politics