Paradoxis#10: Ahli Hukum Tata Negara: "Solusi yang paling efektif adalah..."

Jalan Terjal Resolusi Dualisme Kepemimpinan PHDI

Konflik internal yang terjadi dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) melibatkan isu yang kompleks diantaranya kepentingan politik, agama, dan ideologi (dalam hal ini sampradaya) di tubuh PHDI yang melibatkan serangkaian tuntutan hukum. Yang terbaru adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung No 431K/TUN/2023. Alih-alih meredakan konflik, putusan ini menjadi polemik baru. Terbukti, klaim legalitas masih terjadi di kedua kubu. Alhasil, Dirjen Hindu pun menunda pemberian bantuan kepada PHDI. AApa masalah utama dari konflik PHDI ini? pa solusi yang paling mungkin ditawarkan? Simak obrolan kami dengan Prof. Arya Utama - ahli hukum tata negara, Universitas Udayana dan dr. Sayoga - pengurus Prajaniti.

Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kanal kami. Selamat menyaksikan di link berikut ini!