Скачать или смотреть RUKO: DPR vs Menkop & Dirut Agrinas, Transparansi Anggaran, Peran TNI, dan Tantangan Akuntabilitas

Diskusi di ruang rapat DPR mengungkap beragam pertanyaan penting terkait pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Para anggota dewan mempertanyakan alur pasokan logistik, hubungan kerja antara supplier—baik perusahaan besar maupun pihak desa—serta model distribusi yang digunakan dalam mengoperasikan gerai tersebut. Salah satu sorotan muncul ketika disampaikan bahwa sejumlah pemasok masih memiliki jalur distribusi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan gerai, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas aliran barang dari hulu hingga ke gerai desa.

Isu terbesar dalam rapat adalah soal skema pendanaan. Terdapat kebingungan mengenai sumber dana pembangunan gerai: apakah hibah, pinjaman, atau pembiayaan lain. Dalam diskusi terungkap bahwa dana tersebut berasal dari Himbara, disalurkan melalui Agrinas, kemudian digunakan untuk membangun gerai tanpa kewajiban pengembalian oleh koperasi desa. Namun, banyak anggota DPR menuntut penjelasan rinci: bagaimana tata kelola anggarannya, siapa yang menanggung risiko, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban politik di balik skema tersebut.

Peran TNI menjadi sorotan berikutnya. Agrinas bekerja sama dengan TNI bukan sebagai kontraktor pembangunan, melainkan sebagai penggerak masyarakat dan pendamping pelaksanaan pembangunan melalui model karya bakti. Penunjukan TNI dilakukan secara langsung, bukan melalui tender proyek seperti biasanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan lanjutan: apakah metode penunjukan langsung ini dapat dipertanggungjawabkan secara administratif? Bagaimana akuntabilitasnya bila terjadi penyimpangan?

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Koperasi menegaskan bahwa fokus mereka ada pada pengelolaan pasca pembangunan—mulai dari pelatihan bisnis asisten, penguatan wasekjen officer, hingga standarisasi bangunan. Derap pembangunan fisik yang cepat dikejar hingga Januari menambah urgensi agar kejelasan tata kelola harus segera dikunci agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.

Anggota DPR juga menyoroti isu pemerataan. Apakah seluruh koperasi desa akan mendapatkan gerai? Apakah hanya sebagian? Kekhawatiran muncul bahwa ketimpangan ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan koperasi yang tidak mendapat pembangunan.

Kesimpulan dari dinamika ini menunjukkan bahwa pembangunan gerai KDKMP bukan sekadar proyek fisik. Ia adalah persimpangan antara politik anggaran, partisipasi masyarakat, peran institusi negara, hingga kepastian keberlanjutan koperasi dalam mengembangkan usaha riilnya. Tanpa kejelasan kontrak, skema pendanaan yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang kuat, pembangunan skala besar seperti ini berpotensi menimbulkan salah paham di publik dan menghambat tujuan utama: menghadirkan koperasi desa yang kuat, berdaulat, dan mampu menyejahterakan warga.



#KoperasiDesa #KDMP #GeraiMerahPutih
#Agrinas #TNI #DPRRI #AkuntabilitasAnggaran
#PembangunanDesa #BUMDes #KedaulatanPangan
#TransparansiPublik #EkonomiKerakyatan #PengawasanAnggaran