SALAH satu fungsi dan tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. Termasuk dalam pelayanan itu ialah memberikan informasi yang benar dan akurat terkait kebijakan yang akan dibuat atau dijalankan. Dengan begitu, publik atau masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari kebijakan yang akan diterapkan, apalagi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak.
Sayangnya, di negeri ini, pemerintah kadang membuat rencana kebijakan sepihak dan terkesan asal-asalan, tanpa melibatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Contohnya soal rencana kebijakan terkait Tabungan Permahan Rakyat (Tapera) yang belum lama ini mengundang polemik lantaran tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Belum lagi isu ini reda, muncul soal rencana pembatasan atau pengetatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam waktu dekat. Namun anehnya, antarpejabat satu dengan lainnya mengeluarkan pernyataan yang berbeda terkait rencana tersebut. Belum juga matang, rencana itu sudah buru-buru dikumandangkan.
Menurut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah akan mulai membatasi pembelian BBM saat HUT ke-79 RI atau 17 Agustus 2024. Sementara itu Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang hal itu belum disetujui Presiden Jokowi dan masih perlu dirapatkan lagi. Pun, Menteri BUMN Erick Thohir juga mengaku belum mengetahui informasi tersebut dan memilih untuk menunggu penugasan saja.
Dari beberapa pernyataan itu jelas ada ketidaksinkronan antarpejabat di internal kabinet. Seolah tidak ada kordinasi antarkementerian. Wajar jika hal ini membuat masyarakat resah dan bingung. Belum lagi, bakal seperti apa bentuk atau skema pembatasan/pengetatan BBM subsidi yang dimaksud pemerintah itu juga belum jelas.
Harus tegas ditekankan, masalah energi merupakan perkara sensitif yang menyangkut urusan orang banyak dan terkait juga soal perut. Sebab, setiap penaikan harga energi, utamanya bensin, berapa pun besarnya, dampaknya bakal merembet kemana-mana. Ujung-ujungnya itu ikut menggerus daya beli masyarakat.
Mesti diakui, kondisi perekonomian masyarakat, terutama kelas menengah bawah, belumlah pulih sepenuhnya setelah dihantam pandemi beberapa waktu lalu. Saat ini, kondisi ekonomi secara makro pun sedang tidak baik-baik saja. Belum lagi nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif terhadap dolar Amerika.
Upaya untuk membatasi atau memperketat pemberian subsidi agar tepat sasaran boleh-boleh saja, asalkan direncanakan dan dikordinasikan dengan baik. Yang juga harus diingat, setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah, mesti melibatkan stakeholder utama yakni masyarakat, karena merekalah yang akan terdampak dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, rencana ini mesti dimatangkan lagi dengan baik, termasuk dengan mengundang masukan dari berbagai pihak terkait.
Satu hal lagi yang juga perlu ditekankan ialah persoalan data, terutama calon penerima subsidi. Tidak bisa dimungkiri selama ini yang menjadi kelemahan kita adalah masih amburadulnya persoalan data. Pendisribusian bansos, misalnya, seringkali tidak tepat sararan, salah satunya adalah karena data yang tidak sinkron antarkementerian/lembaga maupun antara pusat dan daerah.
Untuk membenahi persoalan subsidi energi atau apapun itu, semestinya hal mendasar inilah yang dibenahi lebih dulu. Jangan malah buru-buru mengeluarkan pernyataan yang belum jelas, sehingga membuat rakyat resah dan bingung. Mbok ya koordinasi dulu, jangan grasa-grusu. Apalagi, Presiden kabarnya juga belum setuju.
#bedaheditorialmi #editorialmediaindonesia #SimpangSiurPembatasanBBMSubsidi #bbmsubsidi #bbm
click our website :
- Media Indonesia: https://mediaindonesia.com
- E-paper Media Indonesia: https://epaper.mediaindonesia.com/
Follow official account MI Com di:
- Twitter Media Indonesia: / mediaindonesia
- Instagram Media Indonesia: / mediaindonesia
- Facebook Media Indonesia: / mediaindonesia
- TikTok Media Indonesia: / media_indonesia
Jangan lupa Follow the Media Indonesia channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaEH...
Информация по комментариям в разработке