Скачать или смотреть Direktur 3 Perusahaan Tambang di Lahan Transmigrasi Kukar Ditahan Kejati Kaltim

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.

Baca berita selanjutnya: https://kaltim.tribunnews.com/tribun-...

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kasus dugaan korupsi sektor pertambangan yang melibatkan pihak ketiga selaku penambang batubara terus bergulir.
Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) terbaru, resmi menetapkan seorang pria berinisial BT sebagai tersangka, Senin (23/2/2026) malam.
BT menjabat sebagai Direktur di 3 perusahaan sekaligus, yakni PT JMB, PT ABE, dan PT KRA periode 2001 sampai 2007 tersebut langsung dijebloskan ke sel tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Kota Samarinda.
Ia ditetapkan tersangka, dan diduga kuat terlibat dalam skandal penambangan ilegal di atas lahan milik negara yang mengakibatkan kerugian fantastis mencapai setengah triliun rupiah atau Rp 500 miliar.
Sambil terus menutupi wajahnya dengan tangan, BT keluar dari kantor Kejati Kaltim Jalan Bung Tomo, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda ke mobil tahanan menggunakan rompi tahanan.
"Tersangka BT dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan,” sebut Kepala Seksi Penyidikan pada Tindak Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Kaltim, Danang Prasetyo Dwiharjo.
Danang yang didampingi Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) juga menegaskan pihaknya telah mengantongi minimal 2 alat bukti yang sah sesuai UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
BT sendiri berperan sebagai pihak ketiga yang menggarap lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 01 milik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kementrans).
Bukannya membawa kesejahteraan, aktivitas tambang yang dilakukan BT medio 2001-2007 justru menghancurkan mimpi para transmigran di Kecamatan Tenggarong Seberang.
Tujuan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Bhuana Jaya, Mulawarman, Suka Maju, Bukit Pariaman, dan Separi Kabupaten Kutai Kartanegara pun akhirnya gagal total.
Ratusan rumah yang dibangun pemerintah untuk warga transmigrasi hancur tak berbekas.
Berikut juga lahan pertanian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial ikut lumat akibat aktivitas tambang.
Negara ditaksir merugi hingga Rp 500 Miliar, dan angka ini masih bisa bertambah seiring penghitungan auditor.
Atas perbuatannya, BT kini harus bersiap menghadapi meja hijau dengan jeratan pasal berlapis.
Terhadap tersangka BT disangkakan Primair pasal 603 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 20 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Subsidair pasal 604 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 20 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya dalam kasus ini, Kejati Kaltim telah menetapkan tersangka pada Kamis (19/2/2026) dini hari pukul 00.01 WITA.
Kedua tersangka merupakan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menjabat di periode berbeda.
Pertama berinisial BH atau bernama Basri Hasan menjabat pada 2009 hingga 2010.
Kemudian, ADR atau Adinur yang menjabat setelahnya di tahun 2010–2013.
Keduanya berperan sebagai pemegang wewenang memberi izin operasi untuk 3 perusahaan melakukan aktivitas penambangan batubara di lahan transmigrasi tepatnya di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar.

Editor: Jofan Giantirta
Uploader: Jofan Giantirta

#korupsi #tambangbatubara #kejatikaltim #kutaikartanegara #tersangkakorupsi