Скачать или смотреть Bung Karno Terkejut Saat Tahu PKI Telah Dibubarkan

Bung Karno Terkejut Saat Tahu PKI Telah Dibubarkan

Pasca peristiwa Gerakan 30 September atau juga dikenal dengan sebutan Gestapu, gejolak politik di Tanah Air kian tegang. Memasuki tahun 1966, situasi politik yang tegang tak kunjung mereda. Tuntutan pembubaran PKI yang disuarakan banyak elemen masyarakat diabaikan Presiden Soekarno.

Demontrasi pun marak di mana-mana. Tapi Bung Karno bergeming, tak mau juga membubarkan PKI, partai yang dianggap jadi dalang dibalik peristiwa berdarah Gerakan 30 September atau pengkhianatan G30S PKI. 

Buku "Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya (1965-1981) yang disusun Pusat Sejarah ABRI mengungkapkan akibat peristiwa Gerakan 30 September/PKI telah menimbulkan merosotnya kredibilitas pemerintah di mata rakyat. Di samping itu juga, rakyat menganggap bahwa kewibawaan Presiden telah menurun di mata rakyat. 

Menanggapi situasi itu, Presiden Soekarno berusaha mengangkat kewibawaannya dengan melakukan reshuffle kabinet Dwikora. Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Sukarno mengumumkan akan diadakan reshuffle kabinet.  Pelantikan kabinet Dwikora yang disempurnakan dilakukan pada tanggal 24 Februari 1966. 

Namun langkah Presiden itu mengundang amarah para mahasiswa terutama terhadap pernyataan bahwa reshuffle itu bukan karena perjuangan kesatuan-kesatuan aksi, melainkan karena meningkatnya perjuangan revolusi.

Apalagi dalam Kabinet itu tidak terdapat beberapa tokoh seperti Menko Hankam/Kasab Jenderal Abdul Haris Nasution, yang gigih menentang G30S/PKI, justru disingkirkan. 

Sebaliknya orang-orang yang diragukan itikad baiknya dan bahkan terlibat G30S/PKI seperti Subandrio, Njoto, dan Oei Tjoe Tat SH, serta Insinyur Surachman diangkat sebagai menteri.

Kabinet Dwikora yang disempurnakan ini oleh para mahasiswa disebut “Kabinet Gestapu” atau Kabinet 100 menteri karena memang anggotanya lebih dari 100 orang. 

Para mahasiswa menolak kabinet yang disempurnakan itu. Oleh karena Kabinet Dwikora yang disempurnakan itu sangat mengecewakan rakyat, maka demonstrasi demonstrasi dilanjutkan. 

Meningkatnya aksi-aksi KAMI itu memantik kemarahan Presiden Sukarno. 
Pada tanggal 25 Februari 1966 diadakan sidang lengkap Komando Operasi Ganyang Malaysia (Kogam) yang dipimpin oleh Presiden Sukarno.

Sidang membahas tindakan-tindakan terhadap aksi-aksi mahasiswa. Sidang memutuskan pembubaran KAMI sejak tanggal 26 Februari 1966.

Kemudian pada rapat Kogam pada tanggal 7 Maret 1966, Presiden Sukarno merasa tidak puas terhadap pembubaran KAMI. Dalam suasana yang demikian, pada tanggal 8 Maret 1966 Presiden Sukarno mengeluarkan perintah harian.

Dalam perintah hariannya, Presiden menegaskan bahwa seluruh rakyat harus patuh kepadanya, karena ia adalah Kepala Negara dan Pemimpin Besar Revolusi sebagai satu satunya yang kompeten untuk menggariskan kebijaksanaan revolusi bangsa Indonesia yang sedang melaksanakan revolusi dan bagi mereka yang tidak mentaatinya akan ditindak atau dibubarkan organisasinya. 

Presiden juga menegaskan setiap tindakan apapun yang diambilnya bukanlah hasil tuntutan atau desakan dari pihak lain manapun juga, melainkan hanya kehendaknya sendiri. Tidak hanya Bung Karno juga menyatakan dengan tegas bahwa Nasakom adalah suatu kenyataan obyektif bahkan merupakan wajah revolusi bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga tidaklah mungkin untuk dihapuskan seperti Nas-nya, A-nya, ataupun Kom-nya. Kemutlakan Nasakom menjadi lebih dipentingkan lagi, karena tingkat revolusi nasional saat itu sedang berhadapan langsung dengan Malaysia sebagai proyek Nekolim dalam bentuk Dwikora. 

Sementara terkait masalah G30S, Presiden Sukarno berjanji akan segera diselesaikan setelah keadaan menjadi tenang seperti sediakala sebagai wahana utama yang secara mutlak memang diperlukan untuk mengumpulkan data-data sebenarnya dalam periode prolog. Fakta kejadian maupun analognya sedemikian rupa sehingga keputusan penyelesaian dapat seadil-adilnya. Karena itu tuduh menuduh oleh berbagai pihak tidak dapat dibenarkan. 

"Namun, sebelumnya ucapan-ucapan Presiden Sukarno telah ikut mempertajam situasi politik. Dari ucapannya itu, ia telah secara tidak langsung membela PKI dan faham komunis di Indonesia" tulis Saleh As'ad Djamhari dalam buku yang diterbitkan Pusat Sejarah TNI tersebut. 

Menurut Saleh As'ad Djamhar dan kawan-kawan, sikap Presiden tersebut tercermin dalam ucapannya pada waktu rapat umum memperingati hari jadi Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) pada tanggal 1 Maret 1966 di Istana Olahraga Senayan. 

Presiden berkata, memang suatu revolusi ada rintangan-rintangan, karena revolusi adalah penjebolan orde lama dan perubahan ke orde baru. Sedang bila sistem atau orde dijebol, maka sisa golongan itu atau sistem jebol itu tidak bisa begitu saja.