Скачать или смотреть Banjir Sumatera Utara: PT TBS Tersangka atau Hanya Tumbal Korporasi?

Banjir Sumatera Utara menewaskan lebih dari seribu orang. Rumah hancur. Hidup hilang.
Lalu polisi bergerak. Bareskrim Polri memproses PT TBS (PT Tri Bahtera Srikandi).

Pertanyaannya tidak sederhana:
👉 PT TBS pelaku tunggal? Atau cuma tumbal?

Sebagai lawyer, saya ajukan pertanyaan yang selama ini jarang berani ditanyakan:
Siapa pemilik manfaatnya?
Siapa yang memberi izin?
Siapa yang seharusnya mengawasi?
Dan kenapa penindakan baru serius setelah korban berjatuhan?

Dalam hukum lingkungan, banjir akibat perusakan hutan bukan force majeure. Ini perbuatan manusia. Ada perbuatannya, ada akibatnya, ada korbannya, dan ada hubungan sebab-akibat.

Kalau hukum hanya berhenti di satu perusahaan, sementara aktor besar aman, maka ini bukan keadilan. Ini sandiwara.

Tonton sampai habis.
Lalu jawab jujur di kolom komentar:
PT TBS pelaku tunggal atau cuma tumbal?

082188884558
Konsultasi Hukum Keluarga
Cerai | Waris | Hak Anak | Perdata | Pidana
Silahkan klik
👇👇👇
bit.ly/gaskonsuldisinifree

Tiktok:   / lawyerpakar  
Instagram:   / lawyerpakar  


Tema lain:
PT TBS
PT Tri Bahtera Srikandi
PT TBS dipolisikan
PT TBS Banjir Sumatera Utara
Bareskrim Polri
Banjir Sumatera Utara
Banjir Sumut
Kasus Banjir Sumatera Utara
Hukum Lingkungan
Pidana Korporasi
Hukum Pidana Korporasi
Kejahatan Lingkungan
Perusakan Hutan
Kerusakan DAS
Force Majeure Banjir
Tanggung Jawab Korporasi
Pelaku Tunggal atau Tumbal
Siapa Dalang Banjir
Skandal Lingkungan Indonesia
Banjir Bukan Musibah
Izin Tambang dan Hutan
Pengusaha Kebal Hukum
Aktor Besar Aman
Breaking News Indonesia
Berita Terkini Indonesia
Kasus Besar Indonesia
Investigasi Lingkungan
Lawyer Bicara
Opini Hukum Indonesia
hukum, korupsi, hukum indonesia, hukum perdata, pengacara, lawyer, politik, politik indonesia, politik terkini, politik indonesia terkini terbaru, hukum keluarga, perceraian, cerai, cerai artis, perceraian artis, perceraian artis terbaru, berita, berita hukum, berita hukum terkini, rakyat bersuara, DPR, DPRD, berita politik, menkeu purbaya, gibran, analisis berita, politik dan berita, diskusi politik, hukum politik