Скачать или смотреть IIS Discussion Series European Union Foreign Policy on Human Rights Issues by Florian Witt

IIS UGM bekerjasama dengan European Council menyelenggarakan IIS Discussion Series dengan topik “Bilateral Relations between Indonesia and South Korea”. Dalam diskusi ini, Florian Witt, Focal Points for Human Rights, Delegation of the European Union to Indonesia, Brunei, and ASEAN diundang menjadi pembicara.

Florian Witt memulai diskusi ini dengan menceritakan sejarah UE dimulai dari penandatanganan Treaty of Paris oleh Belanda, Belgia, Jerman, Italia, Luxemburg, dan Perancis pada 1951. Keenam negara ini setuju untuk mendirikan organisasi European Coal and Steel Community atau ECSC. Kemudian, diskusi berlanjut ke bahasan tentang bagaimana UE bekerja dengan memperkenalkan institusi-institusi di bawah UE dan anggota-anggota UE.

Diskusi berlanjut pada topik tentang HAM. Ada 2 dokumen penting terkait HAM di UE, yakni: European Convention on Human Rights dan EU Charter of Fundamental Rights. Sementara itu, untuk memastikan hukum dan perundangan dipatuhi di UE, UE memiliki Court of Justice. Tujuan badan peradilan ini adalah untuk memastikan hukum-hukum UE diaplikasikan secara sama di seluruh negara anggota UE. Badan ini juga menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi diantara negara-negara anggota UE dan badan-badan UE. UE juga memiliki EU Agency for Fundamental Rights (FRA) untuk memberikan asistensi independen dan ahli hak-hak fundamental untuk UE.

Isu terkait imigran yang datang ke Eropa merupakan salah satu isu panas di UE di bidang HAM. Meski terdapat isu kontroversial tersebut, UE tetap menempatkan HAM menjadi salah satu norma penting yang perlu dipromosikan ke negara-negara lain. Caranya adalah dengan memperkuat efektivitas kebijakan HAM, mengimplementasikan panduan HAM UE, dan mengadakan dialog-dialog khusus terkait HAM. Khusus cara terakhir ini, dialog-dialog yang diadakan oleh UE melibatkan 40 negara non anggota UE dan Indonesia termasuk salah satunya. Di sisi lain, UE juga memiliki European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) sebagai instrumen khusus yang memberikan dana bagi NGO-NGO yang berkecimpung di bidang HAM.

Penjelasan Florian Witt diakhiri dengan topik HAM dalam Hubungan UE-Indonesia. Indonesia dianggap sebagai salah satu bagian penting diplomasi HAM UE. Bagi UE, Indonesia dinilai memiliki peran penting di kawasan Asia Tenggara untuk mempromosikan pentingnya HAM. Hal ini dikarenakan Indonesia telah sukses menangani transisi menuju demokrasi dan mengurusi pertumbuhan ekonomi domestik. UE menyoroti beberapa isu terkait HAM di Indonesia seperti hukuman mati, pencegahan penyiksaan, non-diskriminasi, dan hak-hak wanita.


INSTITUTE OF INTERNATIONAL STUDIES (IIS)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur Building 5th Floor (BA 503)
Jalan Socio-Yusticia No. 01 Bulaksumur
Yogyakarta 55281
Indonesia
Tel. +62 274 563362 ext. 115

E-mail: [email protected]
Web: http://iis.fisipol.ugm.ac.id/
Twitter: @IIS_UGM
Facebook:   / iisugm