Скачать или смотреть Masyarakat dan Polisi Rukun Warga (Polisi RW) Makin Dekat, Keamanan Wilayah Terus Meningkat

Program Polisi RW di Jawa Timur kini memasuki fase baru. Setelah sebelumnya berjalan tanpa pola pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi, Polda Jatim kini resmi menerapkan sistem tata kelola baru yang terintegrasi, pembinaan berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor melalui implementasi proyek perubahan bertajuk “Strategi Peningkatan Kualitas Program
Polisi RW melalui Transformasi Tata Kelola Pembinaan dan Monitoring Terpadu.”

Transformasi ini menjadikan Polisi RW tidak sekadar personel yang ditempatkan di
tingkat Rukun Warga, tetapi hadir sebagai penghubung antara Kepolisian dan Masyarakat melalui pendekatan humanis, data driven, dan kolaboratif. Langkah ini sejalan dengan arah Kebijakan Nasional dan kebutuhan masyarakat yang
menuntut kehadiran aparat keamanan yang responsif dan adaptif di tingkat lokal
sekaligus untuk membackup Bhabinkamtibmas yang jumlahnya belum sesuai dengan jumlah Desa/Kelurahan.

Inovasi ini menyentuh banyak aspek, mulai dari penerbitan Surat Perintah Kapolda
Jatim sebagai Legitimasi Formal, Optimalisasi SOP, penyelenggaraan pelatihan teknis dan capacity building (Latkatpuan) bagi seluruh Polisi RW, penerapan dashboard digital terintegrasi, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Polda Jatim dengan Pemprov Jatim hingga pembentukan Forum Kolaborasi Keamanan Wilayah yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan elemen komunitas lokal.

Selain itu, terobosan inovasi kebijakan kepolisian ini juga menetapkan mekanisme
reward and punishment berbasis kinerja, serta menghadirkan ruang kolaborasi bernama Omah Rembug, yang menjadi wadah penyelesaian persoalan Masyarakat secara dialogis.

Kabagbinopsnal Ditbinmas Polda Jawa Timur, AKBP Saswito, S.E., M.M., selaku
pemimpin pelaksana program, menyampaikan bahwa perubahan ini merupakan
jawaban atas berbagai hambatan implementasi di masa lalu, pada Sabtu, 6 Desember 2025. “Selama ini peran Polisi RW sering dianggap tugas tambahan sehingga prioritasnya rendah. Dengan tata kelola baru ini, kami memastikan ada sistem pembinaan, ada pengawasan digital, ada evaluasi kinerja, dan ada ruang komunikasi dengan masyarakat yang benar-benar hidup,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan Polisi RW tidak diukur dari banyaknya kegiatan seremonial, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan warga.
“Kami ingin Polisi RW hadir bukan hanya ketika ada masalah, tetapi mampu
mendeteksi dan menyelesaikan potensi konflik sebelum menjadi gangguan
keamanan. Kehadiran Polisi RW harus dirasakan, bukan hanya diketahui,”
tegas Saswito. Sementara itu, Dirbinmas Polda Jawa Timur Kombes Pol Lafri Prasetyono, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis Polri dan
bagian penting dari reformasi Pemolisian Masyarakat (Polmas).

“Keamanan yang berkelanjutan tidak dapat dicapai dengan pendekatan kekuatan
semata, tetapi melalui kedekatan, kepercayaan, dan kemitraan,” jelasnya.
Menurutnya, Polisi RW adalah simpul strategis untuk membangun hubungan itu.
Dengan pembenahan tata kelola ini, kami ingin memastikan Polri hadir dengan cara yang lebih manusiawi dan relevan.”

Program ini juga diperkuat dengan peluncuran GERMASAMAN (Gerakan Masyarakat Sadar Keamanan Lingkungan) untuk mendorong pemberdayaan publik dan budaya keamanan kolektif.
Beberapa tokoh Masyarakat menyebut kehadiran kembali Polisi RW membuat komunikasi antara warga dan kepolisian jauh lebih terbuka. Mereka mengaku kini
tidak lagi menunggu kasus membesar untuk kemudian dilaporkan, tetapi dapat
berkonsultasi langsung di tingkat lingkungan.

Implementasi Proyek Perubahan ini mendapat dukungan penuh dari Kapolda Jatim Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. dan direncanakan menjadi model untuk replikasi di seluruh
Polres jajaran Polda Jawa Timur, dan di tahap lanjutan dirancang untuk menjadi
model Kebijakan Nasional.

#pusdikmin#lan #polriuntukmasyarakat #polripresisi #humaspolri #humaspoldajatim #poldajatim #polripeduli #jogojatim #pusdikmin