Скачать или смотреть 29 Agustus KNIP Dibentuk, Jadi Cikal Bakal Terbentuknya MPR & DPR, Bertugas Bantu Pekerjaan Presiden

TRIBUN-VIDEO.COM - Selama bulan Agustus 1945 banyak peristiwa sejarah yang terjadi.

Salah satunya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat pada 29 Agustus 1945.

KNIP merupakan badan pembantu presiden.

Tugasnya membantu presiden menjalankan kekuasaan legislatif sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Namun KNIP hanya dibentuk selama lima tahun, terhitung sejak 29 Agustus 1945 sampai dengan 15 Februari 1950.

Anggota badan ini terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah.

Termasuk mantan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.

Bisa dikatakan bahwa KNIP menjadi cikal bakal badan legislatif Indonesia, sehingga tanggal pembentukannya diresmikan sebagai Hari Jadi DPR RI.

KNIP ini dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta.

Tujuan pembentukan Komite Nasional Indonesia adalah sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka berdasarkan kedaulatan rakyat.

Mengutip DPR.go.id, dalam sidang KNIP yang pertama, ditetapkan Kasman Singodimedjo sebagai ketua.

Ia didampingi oleh ketiga wakil ketua lain, Stuardjo Kartohadikusumo (Wakil Ketua I), Mr. Johannes Latuharhary (Wakil Ketua II), dan Adam Malik (Wakil Ketua III).

Rapat pertama KNIP diadakan pada malam tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Komidi, Jalan Pos, Pasar Baru, Jakarta.

Menariknya, gedung yang dulu menjadi tempat pertemuan KNIP tersebut sekarang telah menjadi Gedung Kesenian, mencerminkan perjalanan sejarah Indonesia yang terus berubah dan berkembang.

Berhubung dengan keadaan dalam negeri yang genting, pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh satu Badan Pekerja, yang keanggotaannya dipilih dikalangan anggota, dan bertanggung jawab kepada KNIP.

Badan Pekerja KNIP pada saat itu (BP-KNIP) dibentuk tanggal 16 Oktober 1945 yang diketuai oleh Sutan Sjahrir dan penulis oleh Soepeno dan beranggotakan 28 orang.

Pada rapat pleno KNIP pada 16 Oktober 1945, Wakil Presiden, Mohammad Hatta mengeluarkan maklumat Pemerintahan RI No X.

Maklumat iru berisikan bahwa KNIP yang sebelumnya merupakan pembantu Presiden, kini bekerja di bagian legislatif, dan ikut merumuskan Garis Besar Haluan Negara.


Mklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945:

"Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat."


Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden tersebut, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP.

Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Pada 27 November 1945, KNIP menggelar Sidang Pleno ke-3 setelah terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak korban pribumi.

KNIP mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes yang sekeras-kerasnya kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan Angkatan Laut, Darat dan Udara atas rakyat dan daerah-daerah Indonesia.

KNIP telah berjasa membantu tugas presiden, termasuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.

Di samping berperan sebagai Badan Pembantu Presiden, KNIP juga bertugas menyatakan kemauan rakyat Indonesia dan berpusat pada rakyat.

KNIP dibubarkan pada 15 Desember 1949.

Dua bulan setelahnya yaitu pada 15 Februari 1950 berubah menjadi badan legislatif DPR.

Hal ini dikarenakan Indonesia berubah menjadi bentuk RIS (Republik Indonesia Serikat), dimana setelah itu masuk periode DPR dan Senat RIS, sejak 15 Februari 1950-16 Agustus 1950.(*)

VO: Saradita
VP: Ika Vidya

#soekarno #mohammadhatta #soekarnohatta #kemerdekaanri #kemerdekaanindonesia #pancasila #republikindonesia #dprri #mprri