Скачать или смотреть (VERSI ORASI) AKSI DEMO DAMAI 8300 KARIAWAN MOGOK KERJA PT.FREEPORT INDONESIA 12 FEBRUARI 2026

MENGGUGAT KEJAHATAN KORPORASI DI TANAH AMUNGSA. SEGERA TINDAK PIDANA ATAS PEMBANGKANGAN HUKUM PT FREEPORT
​Perlawanan ribuan pekerja di Timika bukan sekadar teriakan minta tolong, melainkan tuntutan keadilan atas skandal pelanggaran hukum terbesar yang dilakukan PT Freeport Indonesia (PTFI). Sejak 2017, perusahaan ini secara sadar melakukan penyeludupan & pembangkangan hukum terhadap kedaulatan NKRI dengan mengimpor aturan asing bernama "Furlough" untuk melumpuhkan hak-hak buruh. Padahal, secara konstitusional, negara telah bicara melalui beberapa Putusan Mahkamah Agung (MA) secara inkrah menyatakan bahwa MOGOK KERJA 8300 PEKERJA ADALAH SAH!
​Dengan adanya putusan tertinggi negara tersebut, maka seluruh tindakan PHK sepihak yang dilakukan PTFI adalah perbuatan melawan hukum.
Negara telah menetapkan surat dinas terkait mogok sah 2018, Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Papua 2019. juga telah menegaskan bahwa mogok kerja tersebut legal menurut UU No. 13 Tahun 2003, dan memerintahkan perusahaan untuk memulihkan hak-hak pekerja. Namun, PTFI justru mempertontonkan keangkuhan dengan mengabaikan nota tersebut. Ini bukan lagi sekadar sengketa perdata, ini adalah PIDANA KETENAGAKERJAAN.
​Kami mendesak negara untuk segera mengusut tuntas keterlibatan oknum pejabat dalam lingkaran gratifikasi dan suap yang selama ini membiarkan kejahatan korporasi ini berlarut-larut. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, tindakan PTFI merumahkan dan mem-PHK ribuan anggota serikat secara sepihak adalah upaya nyata Union Busting (pemberangusan serikat) yang memiliki sanksi pidana penjara
.
​Sangat ironis, di tengah perut bumi Mimika yang dikeruk habis, data BPS justru menempatkan wilayah ini dalam daftar kabupaten termiskin. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Freeport gagal memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan hanya menjadi alat bagi kepentingan elit Jakarta.
Kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa: Perjuangan mogok kerja ini adalah perjuangan menjaga martabat hukum NKRI di Tanah Amungsa. Seret pimpinan Freeport ke jalur pidana! Jangan biarkan hukum kita ditekuk oleh kekuatan modal asing!