Скачать или смотреть Viral dulu, cabut kemudian: Potret kebijakan publik pemerintahan Prabowo-Gibran – BBC News Indonesia

Roda pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang belum genap setahun berjalan diwarnai dinamika kritik maupun penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan.

Mulai dari soal rumah subsidi seluas 14 meter persegi, izin tambang nikel di Raja Ampat, penundaan pengangkatan CPNS, sampai pengaturan penjualan gas elpiji eceran. Yang terbaru, pemblokiran rekening dormant oleh PPATK.

Kebijakan-kebijakan itu punya pola serupa: umumkan, viral di media sosial, lalu batalkan. Mengapa hal ini terjadi?

Pakar yang BBC News Indonesia hubungi mendefinisikannya dengan viral based policy, atau keputusan menganulir kebijakan setelah ramai—penolakan—di khalayak luas.

Akademisi dari Universitas Airlangga menuturkan kebiasaan pemerintah mengoreksi kebijakan usai viral di masyarakat menandakan betapa partisipasi publik tidak dimaknai secara serius.

Sedangkan analis kebijakan publik dari Nalar Institute menyebut pola "memperbaiki kebijakan" yang senantiasa terjadi dapat memengaruhi kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

"Sebetulnya pemerintah mampu atau tidak membuat kebijakan untuk warganya? Jadinya yang lahir adalah distrust, atau ketidakpercayaan," tegasnya.

============
Berlangganan channel ini di sini: https://bit.ly/2Mkg9hY

Ini adalah channel resmi BBC Indonesia, di mana kami menyajikan berita internasional dan berita nasional yang akurat dan tidak berpihak.

Video tentang berita terkini disajikan dalam berbagai format, mulai dari video dokumenter, video eksplainer, dan wawancara tokoh.

Terima kasih telah mengunjungi kami. Ikuti juga akun media sosial kami lainnya:
▪️ Instagram:   / bbcindonesia  
▪️ Twitter:   / bbcindonesia  
▪️ Facebook:   / bbcnewsindonesia  

#bbcindonesia