Скачать или смотреть AS Soroti QRIS hingga Pasar Mangga Dua, Tersandung Transparansi dan HKI | Flash

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti penggunaan metode pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Pasar Mangga Dua, Jakarta
AS merasa keberatan atas implementasi metode pembayaran QRIS
Pasalnya perusahaan AS tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia, meskipun terdampak secara sistemik atas penerapan tersebut
Poin keberatan tersebut termaktub dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis oleh United States Trade Representative (USTR) pada 31 Maret 2025.
AS juga mengkritik minimnya perlindungan hak kekayaan intelektual alias HKI di Indonesia.
USTR menyoroti Pasar Mangga Dua di Jakarta yang kembali masuk dalam daftar Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy 2024.
Pasar tersebut dianggap sebagai pusat peredaran barang bajakan, mulai dari tas, pakaian, mainan, hingga produk kulit.
AS menganggap penegakan hukum di kawasan ini masih lemah, dengan surat peringatan yang tidak efektif dan minimnya penindakan pidana terhadap pelaku pelanggaran.
Sebab itu lembaga tersebut mendorong Indonesia mengambil langkah penegakan hukum yang tegas dan meluas, termasuk oleh Satuan Tugas Penegakan HKI.
Selain kedua sektor tadi, AS juga menyoroti sejumlah sektor lain muali dari investasi, layanan kesehatan, waralaba, hingga layanan telekomunikasi, serta perdagangan digital.
Dalam sektor investasi AS menyoroti soal pembatasan kepemilikan asing yang tertuang dalam Perpres 10/2021 & 49/2021.
Di mana kepemilikan asing dipatok 49% untuk penerbitan media, pos, transportasi; 20% untuk penyiaran dan beberapa jasa keuangan; larangan total di industri tertentu, seperti pengolahan ikan, galangan kapal.
Sektor terbuka 100% asing masih dikenai syarat/kondisi oleh kementerian teknis.
AS juga menyoroti kewajiban divestasi di pertambangan yang mana perusahaan asing wajib melepaskan 51% saham kepada pemilik lokal dalam jangka 15–20 tahun.
Kebijakan itu dianggap menambah risiko investasi jangka panjang.
AS juga menyoroti pemberian subsidi pemerintah kepada rakyatnya.
Indonesia disebut belum melaporkan subsidi apa pun ke organisasi perdagangan dunia alias WTO sejak 2019.
Padahal di banyak sektor, seperti pertanian hingga industri, skema subsidi aktif berjalan.

Hal itu menimbulkan ketidakpastian perdagangan.

Dokumen USTR itu dirilis seiring dengan kebijakan Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap produk ekspor asal RI

Kebijakan itu ditempuh lantaran Indonesia dinilai dengan mempunyai hambatan tarif dan nontarif yang dianggap merugikan kepentingan bisnis Amerika


--------------------------------------------------

Like and follow us on Facebook, Instagram and Twitter @asumsico
and also check our website http://asumsi.co