DAMPAK PPN 12% DI TAHUN 2025 TERHADAP PENGADAAN

Kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dari 11% menjadi 12% akan berdampak langsung pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa pengaruh yang mungkin terjadi:

1. Kenaikan Harga Barang dan Jasa
Harga kontrak pengadaan akan meningkat karena PPN yang lebih tinggi. Vendor atau penyedia barang/jasa akan memasukkan tarif PPN yang baru dalam perhitungan harga penawaran mereka.
Barang dan jasa yang sudah berjalan (kontrak lama) kemungkinan tidak terdampak langsung, tetapi untuk pengadaan baru atau kontrak yang belum disepakati, tarif PPN 12% akan berlaku.


2. Anggaran Pemerintah
Anggaran pengadaan perlu disesuaikan untuk mengakomodasi kenaikan PPN. Jika tidak, pemerintah mungkin harus mengurangi volume atau kualitas barang/jasa yang diadakan.

Jika anggaran tetap, jumlah barang/jasa yang bisa diadakan akan berkurang. Ini bisa berdampak pada pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, layanan publik, dan program sosial.


3. Efisiensi dan Prioritas Pengadaan
Pemerintah mungkin perlu meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan dan memilih proyek-proyek yang memiliki dampak terbesar. Prioritas pengadaan bisa diarahkan pada program-program yang lebih mendesak dan strategis.
Evaluasi ulang rencana pengadaan akan menjadi penting untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan hasil maksimal.


4. Dampak pada Penyedia Barang/Jasa
Penyedia barang/jasa harus menyesuaikan sistem akuntansi dan perpajakan mereka untuk mencerminkan tarif PPN baru. Ini bisa meningkatkan beban administrasi bagi penyedia yang bekerja sama dengan pemerintah.
Bagi penyedia kecil atau UMKM, kenaikan PPN bisa menjadi tantangan karena mereka harus menyesuaikan harga jual tanpa kehilangan daya saing.


5. Kepatuhan dan Transparansi
Kenaikan PPN bisa meningkatkan potensi kecurangan atau manipulasi dalam proses pengadaan, seperti penghindaran pajak atau pelaporan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, sistem monitoring dan audit perlu diperkuat.


6. Dampak Makro
Kenaikan PPN berkontribusi pada penerimaan negara yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek besar. Namun, pada tahap awal, kenaikan ini bisa menekan pelaku usaha dan pemerintah daerah.


Kesimpulan

Kenaikan PPN menjadi 12% berpotensi meningkatkan biaya pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga memerlukan penyesuaian anggaran dan prioritas proyek. Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dan memastikan transparansi dalam setiap proses pengadaan untuk meminimalisir dampak negatif dari kebijakan ini.