Informasi Publik Pasca SK Ketua Mahkamah Agung 2-144/2022 : Permohonan, Keberatan, Upaya Hukum

PODIUM (Podcast Ditjen Badilum) Eps. #07 mengangkat tema tentang Standar Pelayanan Publik dalam SK Ketua Mahkamah Agung R. I. 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Sebagai Narasumber, Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H. M.H., Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas, seorang hakim muda dan cerdas yang terlibat dalam terbitnya ketentuan itu. Dr. Riki secara gamblang menjelaskan mengenai latar belakang lahirnya SK KMA 2-144/2022, Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi Publik, informasi yang dikecualikan, upaya hukum dari penolakan permohonan, E-LID, hingga peran jurubicara.

Banyak hal baru dan sama sekali berbeda dari SK KMA 1-144/2011. Maka Podium kali ini dapat bermanfaat dan informasi didalamnya mudah diterapkan dalam pelayanan informasi publik di pengadilan.

Sebagai Host, Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H. M.H., Hakim PN Purwakarta Kelas IB. Sedangkan Editor adalah Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H (Hakim PN Karawang)

#mahkamahagung #zonaintegritas #ditjenbadilum #peradilan #informasipublik #ppid #keterbukaaninformasipublik #gugatan #hakim #hukum #putusan #podium