Скачать или смотреть Gaji PPPK Paruh Waktu 2026: Besaran, THR, dan Gaji ke-13

Tidak seperti PNS yang gajinya ditentukan berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, gaji PPPK Paruh Waktu dihitung dengan mekanisme yang berbeda.

Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2025, yang menetapkan bahwa upah PPPK Paruh Waktu diberikan paling sedikit mengikuti salah satu dari dua acuan berikut:

Setara dengan penghasilan terakhir saat masih berstatus tenaga honorer sebelum pengangkatan, atau

Mengikuti Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK) di wilayah tempat pegawai bertugas.

Artinya, nominal gaji yang diterima setiap pegawai bisa berbeda-beda, tergantung kebijakan instansi dan kondisi keuangan daerah masing-masing.

Jika merujuk pada UMP 2026, daerah dengan gaji PPPK Paruh Waktu tertinggi adalah DKI Jakarta, yakni sebesar Rp5.729.876 per bulan.

Sementara yang terendah adalah Jawa Tengah dengan UMP sebesar Rp2.317.386 per bulan. Berikut beberapa provinsi dengan UMP 2026 sebagai acuan gaji PPPK Paruh Waktu:

DKI Jakarta: Rp5.729.876

Papua Selatan: Rp4.508.850

Papua: Rp4.436.283

Bangka Belitung: Rp4.035.000

Sulawesi Utara: Rp4.002.630

Sumatera Selatan: Rp3.942.963

Riau: Rp3.780.495

Kalimantan Utara: Rp3.770.000

Bali: Rp3.207.459

Jawa Timur: Rp2.446.880

DI Yogyakarta: Rp2.417.495

Jawa Barat: Rp2.317.601

Jawa Tengah: Rp2.317.386

Tunjangan PPPK Paruh Waktu 2026

Meski jam kerja PPPK Paruh Waktu lebih singkat dibanding PPPK Penuh Waktu, umumnya sekitar empat jam per hari, hak atas tunjangan tetap melekat.

Jenis tunjangan yang dapat diterima antara lain:

Tunjangan Kinerja (Tukin): Diberikan berdasarkan beban kerja, kelas jabatan, dan hasil evaluasi kinerja pegawai.

Tunjangan Keluarga dan Pangan: Mencakup tunjangan untuk pasangan dan anak, serta kebutuhan pangan yang bisa berbentuk uang atau beras.

Tunjangan Jabatan: Diberikan bagi mereka yang menduduki jabatan fungsional atau struktural tertentu.

Tunjangan Transportasi: Bersifat kondisional dan bergantung sepenuhnya pada kebijakan masing-masing instansi.

Perlindungan Sosial: Mencakup kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Perlu dicatat bahwa detail tunjangan di setiap instansi bisa berbeda. Kebijakan masing-masing lembaga pemerintah sangat menentukan jenis dan besaran tunjangan yang diterima pegawai.

Apakah PPPK Paruh Waktu Dapat THR dan Gaji ke-13?

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, PPPK Paruh Waktu yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak atas Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13. Hak ini berlaku selama pegawai yang bersangkutan masih aktif dalam sistem kepegawaian ASN.

Meski ada kabar bahwa skema PPPK Paruh Waktu akan dihapus melalui revisi UU ASN yang mulai berlaku penuh pada 2026, di mana ke depan hanya akan ada dua status resmi yakni PNS dan PPPK Penuh Waktu, bagi mereka yang saat ini masih berstatus PPPK Paruh Waktu tetap memiliki hak atas berbagai tunjangan yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku.

Walaupun demikian, keputusan teknis soal pencairan THR biasanya akan diberitahukan lebih lanjut melalui surat edaran pemerintah yang diterbitkan mendekati hari raya.

Komponen yang masuk dalam THR dan Gaji ke-13 meliputi gaji pokok serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada status kepegawaian, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

Besaran THR PPPK Paruh Waktu

Besaran THR yang diterima PPPK Paruh Waktu pada prinsipnya mengikuti komponen penghasilan yang menjadi dasar penghitungan, yaitu:

Gaji pokok sesuai upah yang ditetapkan instansi, baik mengacu pada UMP/UMK maupun gaji terakhir saat masih honorer.

Tunjangan keluarga jika pegawai memiliki tanggungan yang diakui dalam sistem kepegawaian.

Tunjangan jabatan apabila pegawai menduduki posisi fungsional atau struktural tertentu.

Karena besaran gaji PPPK Paruh Waktu berbeda-beda di setiap daerah, besaran THR yang diterima pun akan mengikuti variasi tersebut.

Pegawai yang bertugas di Jakarta berpotensi untuk menerima THR lebih besar dibanding rekannya di provinsi dengan UMP lebih rendah.

Untuk tahun 2026, pemerintah telah menganggarkan Rp55 triliun untuk pembayaran THR ASN, termasuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Anggaran ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp49,9 triliun.

Kapan THR PPPK Paruh Waktu 2026 Cair?

Bagi aparatur negara, termasuk PPPK, pencairan THR biasanya dilakukan antara 10 hingga 15 hari kerja sebelum Idulfitri. Jika Lebaran 2026 jatuh pada 19 hingga 20o Maret, maka pencairan THR diperkirakan berlangsung sekitar 4 hingga 9 Maret 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa anggaran THR akan mulai disalurkan secara bertahap sejak awal Ramadan.