DIPA dan DATKD Anggaran 2025 Diserahkan ke Pemprov Gorontalo

Penjabat (Pj). Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Kemiskinan se-Provinsi Gorontalo, bertempat di Grand Q Hotel Kota Gorontalo, Kamis (19/12/2024). Kegiatan yang digelar oleh Bapppeda Provinsi ini mengangkat tema “Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif.”

Pada kesempatan tersebut, Rudy menyebut bahwa intervensi makanan bergizi gratis juga harus memerhatikan anak-anak yang putus sekolah. Meski prioritas intervensi tertuju pada anak-anak SD, SMP, SMA atau sederajat, Rudy meminta Bapppeda dan seluruh stakeholder untuk memikirkan nasib anak-anak yang putus sekolah dengan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

“Kita tahu bahwa saat ini ada program prioritas makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Tapi, rata-rata lama sekolah kita atau angka partisipasi sekolah itu masih kecil. Masih banyak masyarakat Gorontalo yang putus sekolah. Nah, ini yang harus kita intervensi, supaya gapnya tidak menjadi lebar nanti. Di sekolah kita intervensi, tapi yang tidak sekolah kita tidak intervensi. Nah, ini yang harus kita lindungi dengan Perlinsos,” kata Penjagub.

Rudy menjelaskan bahwa mengintervensi anak-anak yang putus sekolah memang tidak mudah. Apalagi anak-anak yang putus sejak SMP dan SMA memiliki kemungkinan rumahnya berjauhan dengan lokasi sekolah. Meski begitu, Rudy ingin anak-anak tersebut tetap mendapat perhatian dari pemerintah setempat agar pengentasan kemiskinan dan penurunan angka tengkes berjalan beriringan.

“Caranya adalah kita mengembalikan mereka di sekolah, karena jarak yang putus sekolah SMP, SMA, itu biasanya rumah mereka semakin jauh, beda dengan SD yang rumahnya masih dekat dengan sekolah. Tapi ini memang tidak semudah itu. Jadi, teman-teman di Bapppeda saya minta, ini ikut dipikirkan. Supaya kegiatan dan program untuk stunting juga inklusif bagi yang tidak bersekolah, karena kita berikan Perlinsos,” lanjutnya.

Penjagub juga menyebut, terkait dengan anggaran, Provinsi Gorontalo masih sangat bergantung dari dana transfer pusat. Olehnya, ia mendorong stakholder untuk terus berkreasi mendapatkan dana dari sumber lain. Ia juga mendorong untuk membuat program-program yang kreatif dan akuntabel untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem.

“Selama ini, Gorontalo identik dengan kemiskinan. Saya ingin kemiskinan ini tidak identik lagi dengan kita. Nah, ini harus ada upaya dari kita bagaimana menurunkan angka kemiskinan yang ada di provinsi Gorontalo,” tutupnya.

Pewarta : Winda