Скачать или смотреть Komisi I DPR Soroti Transfer Data dalam Perjanjian Indonesia AS, Perlu Lembaga Khusus?

KOMPAS.TV - Komisi I DPR RI menyoroti isi perjanjian tarif dagang Amerika Serikat-Indonesia terkait transfer data lintas negara. Hal tersebut dinilai tidak dapat dilakukan secara sembarangan, terlebih Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang mengurus perlindungan data pribadi.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menyatakan pemerintah perlu berpijak pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Ia menegaskan bahwa transfer data hanya dapat dilakukan melalui otoritas perlindungan data yang sah di kedua negara.

Hasanuddin juga mengingatkan pentingnya kesetaraan level otoritas negara antara pengirim dan penerima data demi keamanan data itu sendiri. Untuk itu, ia menyarankan pemerintah segera memprioritaskan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi.

#transferdata #dpr #indonesiaas #tarifdagang


Sahabat Kompas TV Jawa Timur jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Kompas TV Jawa Timur, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia.

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live.