Скачать или смотреть HARTA KORUPTOR WAJIB DISITA ‼️ Buletin Dakwah Kaffah Edisi 412

Hingga kini, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih terus mengalami tarik-ulur di DPR. Publik sudah lelah mendengar alasan klasik: “masih perlu pendalaman”, “butuh sinkronisasi”, “belum ada kesepahaman antar-fraksi”, “tidak sesuai dengan karakter hukum di Indonesia”, “menunggu persetujuan rakyat”, dll. Semua alasan ini pada hakikatnya adalah cermin adanya tarik-menarik kepentingan.

Banyak kalangan menilai bahwa RUU ini tidak kunjung disahkan karena menyentuh urat nadi kepentingan elit. Sebabnya, jika RUU ini benar-benar disahkan dan dijalankan secara konsisten, ia akan menjadi instrumen hukum yang ampuh untuk merampas aset hasil korupsi, termasuk aset yang disamarkan melalui praktik pencucian uang atau dialihkan ke tangan keluarga dan kerabat.

Di sinilah muncul ketakutan DPR maupun Pemerintah: RUU Perampasan Aset bisa menjadi “senjata makan tuan”. Mereka khawatir justru banyak pejabat, pengusaha atau kelompok oligarki yang selama ini menjadi sponsor politik akan ikut terseret. Akhirnya, pembahasan selalu ditunda, bahkan sengaja terus diperlambat.

Namun, ada juga kekhawatiran bahwa RUU ini bisa menjadi alat represif negara yang justru menyasar rakyat. Misalnya, aset rakyat yang tidak jelas administrasinya bisa dianggap ilegal, lalu disita atas nama negara. Padahal banyak rakyat yang menguasai lahan atau aset secara turun-temurun. Hanya saja, mereka tidak atau belum memiliki sertifikat resmi. Karena itu syarat yang harus ditegakkan ialah: RUU Perampasan Aset harus benar-benar diarahkan untuk menyita aset hasil korupsi dan tindak pidana, bukan menyasar harta masyarakat yang sah.

Lebih dari itu, RUU ini juga semestinya menyentuh aset-aset besar milik oligarki yang menguasai sumber daya alam (SDA) milik rakyat melalui praktik kongkalingkong dan korupsi berjamaah dengan elit politik.

#politikislam #islamkaffah