Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim didakwa merugikan negara Rp 2,1 triliun dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebookpada Senin, 5 Januari 2026 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
“Merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.567.888.662.716,74,” kata Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Roy Riady saat membacakan surat dakwaan. Angka Rp 1,56 triliun itu berdasarkan ‘Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Digitalisasi Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019-2022’ berwarkat 4 November 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Selain itu, Nadiem dituding merugikan keuangan negara akibat pengadaan Chrome Device Management yang tidak diperlukan sebesar US$ 44.054.426 atau setara dengan Rp 621,38 miliar (berdasarkan kurs terendah pada Agustus 2020 sampai Desember 2022 sebesar Rp 14.105 per dolar Amerika Serikat). Secara total, ia disebut merugikan keuangan negara sebanyak Rp 2,1 triliun.
Jaksa menuturkan, Nadiem bersama-sama dengan Ibrahim Arief alias Ibam (Konsultan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi), Mulyatsyah (Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbud Ristek periode 2020-2021), Sri Wahyuningsih (Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbud Ristek periode 2020-2021), dan Jurist Tan (Staf Khusus Menteri Pendidikan) melakukan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022. Pengadaan itu, menurut Jaksa, tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.
“Bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim melalui Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan membuat reviu pada program digitalisasi pendidikan—yang mengarah pada laptop Chromebook dengan sistem operasi Chrome dan Chrome Device Management—tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan),” ucap jaksa.
Jaksa juga menuding Nadiem bersama-sama dengan Ibrahim Arief, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020. Ini dilakukan tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada 2021 dan 2022.
Nadiem dan kawan-kawan juga disebut melakukan pengadaan laptop Chromebook melalui e-Katalog maupun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tahun 2020, 2021 dan 2022. Hal tersebut, menurut Jaksa, dilakukan tanpa evaluasi harga dan tidak didukung dengan referensi harga.
Nadiem Anwar Makarim didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Foto: tempo.co
Editor: Ridian Eka Saputra
Информация по комментариям в разработке