Скачать или смотреть KECAMAN GLOBAL MENGGEMA DI PBB: SERANGAN AMERIKA DI VENEZUELA DINILAI LANGGAR PIAGAM!

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKPB) menggelar rapat darurat pada Senin, 5 Januari 2026, menyusul operasi militer Amerika Serikat (Amerika Serikat) yang menewaskan puluhan orang dan berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Rapat darurat ini menjadi panggung pro dan kontra tajam antarnegara. Beberapa negara mengecam keras tindakan Amerika Serikat sebagai pelanggaran hukum internasional dan prinsip dasar piagam PBB, sementara Amerika Serikat mempertahankan langkahnya sebagai upaya penegakan hukum terhadap individu yang dituduh terlibat dalam jaringan kriminal dan narkotika internasional.

Kecaman dari Anggota Tetap DKPB dan Negara Lain. Dalam sidang darurat tersebut, sejumlah anggota tetap DKPB menyampaikan kekhawatiran dan kecaman terhadap tindakan.

Perancis melalui Wakil Duta Besarnya untuk PBB menilai operasi militer tersebut telah “merusak fondasi tatanan internasional” dan bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai serta larangan penggunaan kekerasan antarnegara.

Rusia, diwakili oleh Duta Besarnya, mengecam tindakan itu sebagai bentuk polisi militer global, menyerukan solidaritas internasional untuk menolak kebijakan seperti ini.

Sementara itu, Cina yang selama ini berhati-hati dalam pernyataan publik, kali ini menyampaikan kecaman keras, meminta Amerika Serikat untuk menghentikan praktik intimidasi dan “pemaksaan terhadap negara lain.”

Sekutu Amerika Serikat Ikut Menyuarakan Kekhawatiran. Menariknya, kecaman juga datang dari sekutu dekat Amerika Serikat yang biasanya tidak vokal terhadap kebijakan luar negeri Washington. Beberapa negara yang menyampaikan kegelisahan di antaranya: Britania Raya mendesak proses transisi damai di Venezuela yang mencerminkan kehendak rakyat.

Latvia menyerukan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional meski mengakui bahwa rezim Maduro kontroversial.

Negara lain dari kawasan Amerika Latin seperti Brazil, Meksiko, dan Chile juga mengutarakan keprihatinan atas dampak intervensi militer Amerika Serikat terhadap kedaulatan negara dan stabilitas regional.

Kritik ini menunjukkan bahwa isu yang semula dianggap sebagai masalah regional telah memicu pertanyaan serius tentang peran dan batas tindakan kekuatan dunia dalam menyelesaikan konflik internasional.

Sekretaris Jenderal PBB: Ancaman terhadap Tatanan Internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya atas langkah Amerika Serikat, mengatakan bahwa aksi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas Venezuela, kawasan sekitarnya, serta tatanan global secara umum.

Guterres menegaskan bahwa intervensi militer tanpa mandat PBB dapat menimbulkan preseden berbahaya, di mana negara kuat dapat bertindak sepihak seolah berada di atas hukum internasional.

Pernyataannya terutama mencerminkan khawatir bahwa tindakan semacam ini dapat dipandang sebagai pembenaran masa depan untuk intervensi lintas batas berdasarkan alasan yang diperdebatkan.

Amerika Serikat Membela Tindakannya di DKPB. Menanggapi kritik luas, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, membela operasi militer tersebut. Ia menegaskan kepada DKPB bahwa langkah Amerika Serikat bukan perang atau pendudukan, melainkan operasi penegakan hukum yang “terarah” untuk menangkap individu yang dicari atas tuduhan serius di pengadilan Amerika Serikat.

#dkpbb #hukuminternasional #venezuela #nicolasmaduro #geopolitik2026 #kedaulatannegara #pbb #donaldtrump #beritadunia #krisisdiplomasi #politikalmedia