Скачать или смотреть FORUM KMP Inkonsitensi Kebijakan Koperasi Desa

Diskusi Forum Masyarakat Koperasi Merah Putih ini membedah secara jujur dan kritis dinamika lahirnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo. Gagasan besarnya jelas: memperkuat ekonomi desa melalui koperasi, memangkas rantai distribusi, dan menghadirkan keadilan ekonomi hingga tingkat paling bawah. Namun, bagaimana realitasnya di lapangan?
Dalam forum ini, berbagai suara disatukan: aktivis koperasi, kepala desa, perangkat desa, pendamping profesional desa, hingga akademisi. Semua sepakat bahwa niat awal program ini baik dan mulia. Akan tetapi, implementasi di lapangan menghadirkan banyak kegelisahan. Regulasi yang belum jelas, inkonsistensi kebijakan, serta tumpang tindih kewenangan antara koperasi dan pemerintah desa menjadi persoalan utama yang terus berulang.
Sejumlah kepala desa dan perangkat desa mengungkapkan kebingungan serius menghadapi akhir tahun anggaran 2025 dan penyusunan APBDes 2026. Hingga kini, regulasi teknis seperti PMK dan Permendes belum terbit, sementara desa sudah didorong untuk menyiapkan anggaran pembangunan gedung KDMP. Situasi ini membuat desa berada dalam posisi rawan: salah langkah berisiko administratif, menunggu terlalu lama berisiko stagnasi pembangunan.
Di sisi lain, para pengurus koperasi desa juga berada dalam dilema. Mereka dituntut bergerak cepat, namun tanpa peta jalan yang jelas. Sistem bisnis, pola kemitraan, hingga kepastian posisi dan kesejahteraan pengurus belum dijelaskan secara tegas oleh pemerintah pusat. Koperasi seolah dipercepat secara fisik, tetapi diperlambat secara manajerial dan sumber daya manusia.
Diskusi ini juga mengangkat kekhawatiran yang lebih struktural: jangan sampai KDMP justru mematikan ekosistem ekonomi desa yang telah lama hidup, seperti warung kelontong, pengecer LPG, dan pelaku UMKM lokal. Tanpa desain yang adil, koperasi bisa berubah dari alat pemerataan menjadi alat pemusatan ekonomi baru di desa.
Akademisi menyoroti akar persoalan yang lebih dalam, yakni kecenderungan sentralisasi fiskal dan kebijakan yang tidak sepenuhnya berbasis pada realitas desa. Ketika kebijakan lahir dari atas tanpa dialog yang cukup dengan lapangan, inkonsistensi menjadi keniscayaan. Sejarah kegagalan KUD di masa lalu menjadi pengingat penting agar kesalahan serupa tidak terulang.
Forum ini tidak sekadar mengkritik, tetapi juga menawarkan arah refleksi menuju 2026: penguatan SDM koperasi, kejelasan relasi koperasi–desa, konsistensi regulasi, serta keberanian desa untuk memandirikan koperasi sebagai organisasi ekonomi warga, bukan sekadar proyek administratif.
Video ini penting ditonton oleh kepala desa, perangkat desa, pengurus koperasi, pendamping desa, akademisi, pembuat kebijakan, dan siapa pun yang peduli masa depan ekonomi desa Indonesia.
#KoperasiDesaMerahPutih #DanaDesa #EkonomiDesa #KoperasiIndonesia #PembangunanDesa #KDMP #DesaBerdaulat #KebijakanPublik #ForumKoperasi #Refleksi2026




---
Mau Punya komuntas Seprofesi ? TPP, / PEMDES /KOPDES / BUMDES ?
gabung WA Grop Eksklusif...
Investasi sekali seumur hidup 50K
klik dn pilih : https://s.id/WADESA

Karena bertumbuh itu jauh lebih indah bila dilakukan bersama, bukan sendirian. 🌱
#mytvdesa #tvdesa #desa #Kemendesa #Kemendagri #desainstitute #desamerdeka #desaisme #desa #perdesaan #tvdesalokal