Скачать или смотреть Hari Tani Nasional 2025, Gubernur NTB Didesak Selesaikan Masalah Agraria

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Puluhan mahasiswa dan masyarakat dari Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat (ADBR) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional tahun 2025, Rabu (24/9/2025).

Para pendemo menyoroti sejumlah persoalan agraria di NTB mulai dari masalah lahan di KEK Mandalika, hingga persoalan tanah di Sembalun.

Ketua Agra NTB Khairudin mengatakan, konflik tanah di NTB ini sudah bertahun-tahun terjadi namun tak kunjung selesai.

Dia menyoroti warga yang berjualan di Pantai Tanjung Aan menjadi korban penggusuran, dengan dalih tanah tesebut akan dibangun beach club.

Khairudin tidak ingin pembangunan yang dilakukan di KEK Mandalika yang konon untuk mensejahterakan rakyat, namun justru yang terjadi sebaliknya rakyat digusur tanpa ada solusi yang diberikan.

Warga lainnya Kartini berharap pemerintah mencari solusi dari persoalan tanah di Tanjung Aan, Lombok Tengah.

Kartini merupakan salah satu korban penggusuran di Tanjung Aan yang sudah lama berjualan di sana.

Kini, Kartini mengeluh karena sudah tidak ada tempat jualan pasca penggusuran itu.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang menemui massa aksi berjanji akan menyelesaikan persoalan tanah di kawasan Mandalika.

1. Wujudkan Reforma Agraria Sejati sebagai basis pembangunan industri nasional

2. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat

3. Cabut dan Evaluasi PSN Mandalika dan Meninting karena terbukti melanggar HAM

4. Cabut izin perusahaan tambang Galian C di Desa Korleko

5. Cabut UU Ciptaker Nomor 06 Tahun 2023 beserta aturan turunannya

6. Pemerintah harus membentuk tim independen penyelesaian sengketa tanah di KEK Mandalika, Pemukiman Kembali, Kompensasi, dan pemulihan ekonomi berdasarkan RAP

7. Pemerintah harus menangguhkan seluruh pembangunan di KEK Mandalika dan membuat moratorium serta menjalankan konsultasi bermakna berdasarkan prinsip FPIC

8. Pemerintah harus menghentikan seluruh skena palsu transisi energi yang nyatanya menjadi wajah ekspansi monopoli baru atas tanah

9. Pemerintah harus menghentikan seluruh proses izin dan eksploitasi di Gunung Rinjani

10. Pemerintah harus membuat kebijakan perlindungan pekerja porter atas jaminan upah dan keselamatan kerja

11. Pemerintah melalui BPN harus segera menerbitkan surat pembatalan HGU PT SKE dan memberikan jaminan hak atas tunah kepada petani Sembalum yang telah menggarap tanahnya lebih dari 29 tahun

12. Pemerintah harus memastikan akses air bersih dan lingkungan hidup yang sehat bagi perempuan dan anak di Desa terdampak Bendungan Meninting

13. Pemerintah harus menjamin pekerjaan layak berbasis ekonomi kaum tani pedesaan dan menghentikan praktik migrasi paksa sebagai PMI

14. Pemerintah harus meningkatkan perlindungan kesehatan perempuan dari dampak krisis air dan lingkungan dengan lavanan kesehatan yang terjangkau dan berbasis gender

15. Pemerintah harus mengevaluasi sistem pembayaran UKT dan secara berangsur-angsur menyusun kebijakan menggratiskan pendidikan tinggi.

Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Hari Tani Nasional 2025, Gubernur NTB Didesak Selesaikan Masalah Agraria, https://lombok.tribunnews.com/ntb/931....
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Wahyu Widiyantoro

Program: News
Host: AI
Editor Video: Septian Ade Samanta Les
Uploader: Septian Ade Samanta Les

#Tribunnews #tribunLombok #viral #video #trending #beritahariini #Lombokupdate #beritaLombokhariini #beritaterkini #beritanasional #warganet #hottopic #beritakriminalhariini #beritaviral #Shorts