Polemik Tapera, Dari Segala Tinjauan Semuanya Tidak Laik | ROSI

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan menunda aturan mengenai iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) meski mendapat kritik luas dari buruh hingga pengusaha.

Sebelumnya, tapera merupakan sebuah kebijakan yang pernah ada di pemerintaha SBY-Budiono. Namun, kala itu terhenti karena tidak disetujui oleh berbagai pihak. Dan pada pemerintahan Jokowi tapera muncul lagi serta menimbulkan kegaduhan di masyarakat

Menanggapi hal tersebut, Adrinof Chaniago mengatakan ini sama saja dengan kebijakan yang sudah ada yang menggunakan instrument-instrumen pembiayaan untuk perumahan. Dan dalam sejarahnya kebijakan ini tidak pernah efektif.

“Masalah perumahan ini diatasinya bukan dari subsidi, mengumpulkan dana dan bukan dari bunga 0%. Karena sebab utamanya adalah harga rumah tumbuh lebuh tinggi, dibanding dari masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ungkap Adrinof dalam program ROSI (6/6/2024).

Thumbnail: Galih

#ikn #ormas #tambang #tapera
=======================================================================

Tahun 2014, Wakil Presiden Boediono berupaya menghentikan RUU Tapera diloloskan, karena dianggap iuran yang tidak jelas dan paksaan menabung. Ada apa di balik diberlakukannya Tapera di ujung pemerintahan Jokowi?

Selain Tapera dan IKN, kebijakan Presiden Jokowi yang menyetujui konsesi tambang untuk ormas keagamaan dikritik, karena berpeluang menyimpang dari undang-undang dan hanya memperkaya sekelompok orang. Apa tanggapan Kepala Bappenas 2014-2015, Andrinof Chaniago?

Selengkapnya saksikan dalam ROSI eps. Kontroversi Kebijakan Jokowi di Akhir Jabatan, Kamis 6 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di KompasTV.